designsuperstars.net, Jakarta – Pemerintah telah membentuk sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh National Single Window Institute (LNSW). INSW dibentuk untuk memperkuat sinergi dan kerja sama Kementerian dan Lembaga (K/L) demi efisiensi pelayanan publik menyeluruh dan digitalisasi di sektor ekspor-impor.
Agar INSW dapat berfungsi dengan baik, Pemerintah menjaga koordinasi kebijakan dan koordinasi proses bisnis antar Kementerian/Lembaga melalui Rapat Koordinasi Steering Committee INSW. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susivijono Mogiarso.
Susiwizono menjelaskan, pembahasan pembentukan INSW sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2006. Susiwizono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7), “Kita patut bersyukur ini merupakan salah satu platform penting dari pemerintah yang telah sangat sukses khususnya dalam mengintegrasikan pelayanan seluruh kementerian/organisasi terkait./2024 ).
Dalam pertemuan ini dibahas beberapa aspek strategis terkait tahun 2023 seperti harmonisasi kode pelabuhan/bandara, pembentukan dan penguatan Single Window Service Unit (ULSW), Service Level Agreement (SLA) dan Business Continuity Plan (BCP) layanan INSW. , serta mengelola data dan informasi tata kelola.
“Bagi masyarakat yang peduli, bagaimana kita bisa mengandalkan INSW sebagai platform untuk mendorong transformasi digital, khususnya terkait ekspor-impor dan layanan logistik. “Tadi Kepala LNSW Ibu Ojha menyampaikan laporan komprehensif, kemajuannya sangat bagus, kami akan terus kembangkan LNSW dan seluruh K/L terkait akan banyak mengedepankan fitur-fitur baru,” kata Sucivizono.
Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan usulan isu-isu strategis untuk tahun 2024 termasuk mendorong kementerian/lembaga yang terkoordinasi untuk menerapkan manajemen risiko untuk memberikan layanan dan melakukan pemantauan menggunakan Indonesia Single Risk Management (ISRM).
Usulan lainnya adalah membuat saluran komunikasi terintegrasi bagi LNSW yang bekerja sama dengan K/L untuk memberikan layanan terpadu kepada pelaku usaha. Ada pula usulan agar K/L menyusun Business Continuity Plan (BCP) integrasi layanan SINSW untuk LNSW dan BCP untuk masing-masing layanan yang diintegrasikan ke dalam SINSW.
PP Nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Revisi 5 juga mencakup usulan penegasan posisi INSW, serta usulan penegasan posisi INSW terhadap konsep Presiden. Keputusan tentang Logistik.
Selain itu, perwakilan Kementerian/Organisasi yang hadir dalam rakor tersebut juga menyampaikan apresiasi atas kinerja LNSW yang mengintegrasikan sistem dan proses bisnis dari berbagai Kementerian/Organisasi di bidang ekspor, impor dan logistik. kemajuan Isu-isu strategis tahun 2023 dan pembahasan di masing-masing K/L tahun 2024.
“Paling tidak, inisiatif INSW ini membuktikan kepada kita bahwa kita bisa mengintegrasikan seluruh sistem pelayanan, khususnya dalam hal pelayanan ekspor-impor,” pungkas Susiwizono.