designsuperstars.net, Jakarta Krisis listrik di Kuba telah mencapai titik terburuk dalam beberapa dekade, dengan jutaan penduduk terpaksa menghadapi pemadaman listrik yang telah berlangsung selama beberapa hari. Pemerintah Kuba kini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan listriknya, yang diperburuk oleh sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan permasalahan ekonomi yang semakin meningkat di negara tersebut. Pada bulan Oktober dan November 2024, hampir seluruh wilayah negara padam listrik, yang berdampak pada kehidupan jutaan orang tanpa listrik dalam jangka waktu lama.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kuba mengeluarkan keputusan darurat dengan serangkaian kebijakan baru untuk mengatasi krisis energi yang sedang berlangsung. Kebijakan ini mencakup penekanan pada percepatan penggunaan sumber energi terbarukan, serta langkah-langkah tegas untuk mendesentralisasikan sektor publik dan swasta. Dengan terbatasnya pasokan bahan bakar dan komponen pembangkit listrik lainnya, krisis ini diperkirakan akan terus berlanjut jika tidak dilakukan upaya untuk mengatasinya.
Dalam rangka itu, pemerintah Kuba juga memberikan waktu tiga tahun kepada perusahaan-perusahaan sektor publik dan swasta untuk memasang sistem energi terbarukan. Namun karena kebutuhan mendesak, kebijakan pengurangan biaya diterapkan, termasuk membatasi penggunaan AC di banyak ruang komersial dan perkantoran. Hukuman yang dikenakan bagi mereka yang melanggar kebijakan ini sangat berat, dengan denda hingga 15.000 peso (sekitar Rp 4 juta) bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan baru tersebut.
Krisis listrik di Kuba semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir, dengan pemadaman listrik yang berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Menurut laporan, pemadaman listrik ini berdampak pada kehidupan sehari-hari jutaan warga Kuba. Beberapa daerah mengalami pemadaman listrik selama lebih dari 72 jam, yang berdampak pada rumah tangga, dunia usaha, dan sektor publik.
Untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kuba telah mengeluarkan kebijakan darurat yang memberikan aturan baru bagi perusahaan untuk menggunakan energi terbarukan, khususnya panel surya, dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga.
Dalam upaya mengatasi krisis tersebut, pemerintah Kuba telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan sektor publik dan swasta untuk memasang sistem energi terbarukan. Setiap perusahaan memiliki waktu tiga tahun untuk memastikan bahwa setidaknya 50% listrik yang mereka gunakan sepanjang hari berasal dari sumber terbarukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik dari jaringan yang memburuk.
Selain itu, langkah penghematan energi juga dilakukan dengan mengurangi penggunaan AC di perkantoran non-teknis dan menetapkan suhu minimal 24 derajat Celcius. Rencana ini bertujuan untuk mengurangi beban pada jaringan listrik yang sudah berat.
Pemadaman listrik yang terus-menerus di Kuba tidak hanya mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari, tetapi juga berdampak serius pada perekonomian. Usaha kecil hingga besar terkena dampaknya, dan banyak yang terpaksa menutup atau mengurangi jam operasional untuk sementara waktu. Masyarakat pun harus beradaptasi dengan situasi ini, dengan menggunakan generator pribadi atau mengandalkan sinar matahari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Faktanya, sektor kesehatan dan pendidikan terganggu karena lembaga-lembaga publik yang bergantung pada listrik terpaksa berhenti bekerja selama beberapa jam setiap hari.
Sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat juga memperburuk situasi kekuasaan di Kuba. Negara ini kesulitan mendapatkan bahan bakar dan komponen lain untuk pembangkit listriknya, sehingga semakin sulit memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri. Pemerintah Kuba menyalahkan sanksi tersebut sebagai salah satu penyebab utama krisis energi saat ini.
Sanksi tersebut membatasi kemampuan Kuba untuk mengimpor bahan bakar, yang pernah menjadi sumber listrik utama negara tersebut. Situasi ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan di Kuba.
Kuba telah merencanakan langkah-langkah jangka panjang untuk menyelesaikan masalah energi, termasuk berinvestasi pada infrastruktur energi terbarukan. Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan di seluruh negeri, dengan harapan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang mahal dan tidak stabil.
Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah menemukan investasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan layanan listrik. Rencana tersebut juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas energi di masa depan, mengurangi beban pembangkit listrik yang sudah tua dan lemah.
Krisis energi Kuba disebabkan oleh kombinasi masalah ekonomi dalam negeri, sanksi AS, dan hancurnya infrastruktur energi lama negara tersebut.
Pemadaman listrik lainnya di Kuba berlangsung lebih dari 72 jam dan berdampak pada kehidupan jutaan warganya.
Pemerintah Kuba telah mengeluarkan perintah yang mewajibkan perusahaan untuk menggunakan energi terbarukan dan menghemat energi, termasuk melarang penggunaan AC di kantor non-teknis.